"MARI JADIKAN BANGSA INDONESIA MENJADI BANGSA YANG BERMARTABAT "

Wednesday, 7 May 2014

GURU DAN DOSEN LINGKUP KEMENAG BAKAL MENDAPATKAN REMUNERASI

JAKARTA - Ini kabar gembira bagi para guru dan dosen yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama yang berada di bawah nauangan Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagai bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi, kemenag bakal memberikan tunjangan kinerja kepada seluruh pegawainya, termasuk yang bekerja sebagai guru, dosen, dan juga pengawas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat menjelaskan, kebijakan reformasi birokrasi yang diikuti pemberian remunerasi di lingkup Kemenag ditargetkan dimulai awal tahun 2015. Namun, jika seluruh persyaratan yang ditetapkan bisa terpenuhi lebih cepat, maka program tersebut bisa lebih cepat dari yang ditargetkan.
“Kita akan mengejar proses ini secepat mungkin, dan mengupayakan remunerasi berlaku mundur dari bulan Januari 2014. Kita akan usahakan,” tandas Bahrul di acara Rakor Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Jabatan Fungsional Dosen,Guru, dan Pengawas di Jakarta, (26/3).
Ditegaskan Bahrul, remunerasi juga diberikan kepada guru, dosen, dan pengawas, lantaran dirinya tidak ingin ada "kecemburuan" di antara sesama pegawai kemenag.
“Kalau ditinggalkan, saya tidak ingin sebagian tersenyum sebagian lagi bersedih,” ujarnya.
Dikatakan, upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru dan dosen harus terus dilakukan karena hal itu bagian dari upaya meningkatkan kualitas anak bangsa dari jalur pendidikan.
Seiring dengan itu, dikatakan Bahrul, pihaknya juga akan terus meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dan dosen di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah kemenag.
Khusus bagi pegawai kemenag non guru dan dosen, kata Bahrul, remunerasi diyakni akan menjamin penghasilan bagi pegawai di bawah eselon III atau IV atau yang tidak memiliki jabatan.
“Saya bersyukur, bahwa remunerasi memberi kepastian bagi rekan-rekan (pegawai) yang tidak memiliki jabatan,” ujar Bahrul. 
Sumber: (sam/jpnn)

Tuesday, 24 December 2013

PENGUMUMAN CPNS DAN NASIB HONORER K2

Pengumuman CPNS  tidak akan mundur lagi.... Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar memastikan, pengumuman hasil tes CPNS tidak molor lagi. Besok, (Selasa, 24/12), para peserta tes bisa melihat pengumuman di situs resmi Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN).... so tunggu ya.. Bagi yang hanya TKD tanpa TKB ya langsung jadi CPNS per 1 Januari 2014.


Sedangkan Nasib honorer k2 yang tak lulus bagaimana.. kabar dari PP terbarunya adalah Petinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam berbagai kesempatan menegaskan, mulai 2014 sudah tidak ada tenaga honorer dan seluruh instansi dilarang menganggarkan gaji untuk honorer.



Namun jika dicermati isi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diketok palu pekan lalu, ada peluang besar tenaga honorer "berganti baju" menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tingkat kesejahteraan PPPK ini dipastikan bakal lebih baik. Sesuai UU ASN, yang berwenang mengangkat PPPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Ini tidak ada bedanya dengan pengangkatan tenaga honorer.

Nah, ini bisa menjadi kabar baik bagi para tenaga honorer kategori dua (K2) yang gagal menjadi CPNS, yang pengumumannya akan dilakukan Januari 2014. Menpan-RB Azwar Abubakar sendiri tidak menampik kemungkinan honorer K2 yang gagal menjadi PPPK. Sabar ya bagi kamu para honorer k2...

Thursday, 4 April 2013

NASIB GURU ANGKATAN 2006 DIUJUNG PPG

MENGAPA HARUS PPG
Kabar terbaru yang telah beredar tentang Sertifikasi Guru yaitu bahwa guru yang diangkat setelah tahun 2005 proses sertifikasi harus melalui UKG setelah lulus dari UKG akan diikutkan program PPG selama 2 semester .
Dari kabar itu saya sebagai guru yang diangkat tahun 2006 dapat menilai dari dua sisi pandangan saya yang berbeda yaitu sisi positif dan sisi negatifnya.
saya mulai saja dari sisi positif pelaksanaan PPG tersebut
  1. Dengan adanya PPG Banyak sekali aspek ekonomi yang timbul baik dari kalangan Dosen ,LPMP bahkan pihak Kontraktor bangunanpun merasa diuntungkan karena mesti akan membuat gedung baru untuk penyelenggaraan PPG tersebut.
  2. Untuk guru yang akan di PPGkan tentunya akan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dibanding dengan guru yang hanya di PLPGkan
Sisi pandang dari negatif pelakanaan PPG
  1. Banyak guru muda yang masih produktif yang akan meninggalkan tugas mengajar karena mengikuti PPG padahal akan merugikan minimal sekolah yang ditempati.
  2. Guru yang diangkat tahun 2006 keatas merasa dianak tirikan dan didiskriminasikan.
dari pandangan saya pribadi PPG sebaiknya diperuntukkan bukan bagi guru yang sudah dianggkat tetapi diperuntukkan bagi calon-calon guru biar nantinya kalau menjadi guru benar-benar menjadi guru yang profesional kalau untuk guru yang sudah diangkat kalaupun dilaksanakan PPG amat sangat tidak signifikan dengan tujuan PPG tersebut.dan pertanyaan besar saya Mengapa UU Guru dan Dosen Berlaku mundur.


Monday, 3 September 2012

Cara Membuat, Mengedit Partisi Harddisk pada Windows Vista dan Windows 7

Cara Membuat, Mengedit Partisi Harddisk pada Windows Vista dan Windows 7


Memang dulu sebelum kemunculan windows vista dan windows 7 untuk urusan mempartisi harddisk banyak yang menyerahkan ke Partition Magic. Tetapi setelah kemunculan windows vista dan windows 7, partition magic versi lama tidak bisa banyak membantu. Dari situ banyak user yang kebingungan untuk mempartisi harddisk komputer mereka yang sudah terlanjur menggunakan windows vista dan windows 7. Memang sekarang sudah banyak sekali software yang bisa digunakan untuk mempartisi harddisk pada sistem operasi apapun, dan kebanyakan juga sudah mendukung berbagai macam interface yang digunakan harddisk jaman sekarang (IDE, SATA dan SCSI).

Salah satu software yang perlu anda coba ketika ingin mempartisi harddisk pada komputer ber OS windows 7 adalah MiniTool Partition Wizard Home Edition. Software ini selain mudah digunakan juga gratis, jadi anda bebas menggunakannya. Beberapa fitur yang disediakan oleh MiniTool Partition Wizard Home Edition adalah:
  1. Mendukung sistem operasi Windows 2000/XP/Vista/Windows7 (32 bit & 64 bit)
  2. Mendukung RAID.
  3. Menambah ukuran partisi untuk meningkatkan performa komputer.
  4. Manajemen hardisk untuk mendapatkan performa komputer terbaik
  5. Create , Delete dan Format partisi dengan langkah sederhana.
  6. Disk Copy untuk proteksi atau transfer data.
  7. Mendukung disk dan ukuran partisi lebih besar dari 2 TB.
  8. Konversi format partisi dari FAT ke NTFS.
  9. Partition Copy: Copy hardik ke hardisk lainnya.
  10. Copy Disk Wizard: Copy seluruh konten hard disk ke hardisk lainnya, tanpa harus install ulang windows.
  11. Disk Map – Tampilan visual tentang konfigurasi disk/partisi; menampilkan preview perubahan sebelum di jalankan.
  12. Explore FAT/NTFS partition.
  13. Hide/unhide partisi, set active partisi, Mengubah properti partisi
  14. Menu untuk perbaikan Master Boot Record (MBR)
  15. Partition Recovery
  16. Wipe disk, menghapus data dengan lebih aman, sehingga sangat sulit atau hampir tidak mungkin di recovery
Wuih, banyak sekali ya fiturnya, Jika anda tertarik untuk mencoba dan mendownloadnya  silahkan kunjungi http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html atau silahkan klik disini, . Demikian apa yang bisa saya sharing, semoga bisa bermanfaat bagi pengunjung semua, terima kasih

Thursday, 30 August 2012

SE Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer K-1 dan K-2

Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer kategori I Jumlah tenaga honorer kategori II.
Hasil penyampaian data tenaga honorer sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I oleh BKN dan BPKP dan hasilnya terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 sebagaimana terlampir (fampiran I).
Berdasarkan pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat tertentu masih ada dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK).
Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada setiap pimpinan instansi untuk mengambil langkah-Iangkah sebagai berikut :
Unduh Surat Edarannya :
SE Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 03 Tahun 2012
Tentang Data Tenaga Honorer K-1 dan K-2. Download

Monday, 27 August 2012

UKG BUKAN SIAPA TAKUT

UKG SIAPA TAKUT

Setelah pelaksanaan UKG terlihat jelas bahwa hasil yang dicapai terupama bagi guru-guru Sekolah Dasar sangatlah jauh dari harapan semua pihak terutama bagi guru itu sendiri tentunya juga pihak penyelenggara semoga bukan sebaliknya bagi penyelenggara.Memang UKG bukanlah sesuatu yang aneh bagi guru yang menyandang gelar profesional karena memang dituntut untuk memiliki kompetensi yang memenuhi standart yang telah ditentukan.Namun setelah pelaksanaan dan melihat hasil dari UKG maka timbul sebuah pertanyaan yang yangat besaaaar Mengapa guru SD tak mampu mengerjakan dengan benar soal-soal UKG tersebut ?Apa kendalanya? Seberapa sulitkah soalnya?Mengapa mayoritas Guru SD tak mampu memenuhi nilai KKM yang telah ditentukan?
Dari Pengamatan saya kendala utama adalah :
1.Faktor usia
2.Pengoprasian komputer yang kurang memadahi
3.Kurang sesuainya soal dengan kompetensi guru yang harus dimiliki


1.Faktor Usia
Melihat UKG yang telah ada kisi-kisinya sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk mengerjakan soal tersebut karena materi sudah sangat jelas namun karena usia guru rata -rata diatas 50 tahun maka untuk mempelajari dan mengingat bukanlah sesuatu yang mudah sebab diusia yang rata-rata 50 keatas tingkat kecerdasan manusia tentunya sangatlah berkurang bahkan terkadang usia yang dibawahnya saja terkadang mengalami kesulitan.
2..Pengoprasian komputer yang kurang memadahi
Perlu dipahami Guru-guru sekolah dasar saat ini mash sangatlah kurang kemampuanya dalam pengoperasian komputer bukan mereka tidak berusaha membeli komputer atau Laptop atau mereka tidak mau belajar tidak itu bukan alasanya sebab saya sendiri melihat dengan jelas  sekarang banyak guru -guru yang sudah membeli komputer /Laptop dan mereka sangat antusias untuk belajar namun kendalanya bagi mereka begitu besar sama dengan pepatah belajar diwaktu besar bagai mengukir diatas batu.tentunya sangatlah mudah hilang apa yang telah mereka pelajari.
3.Kurang sesuainya soal dengan kompetensi guru yang harus dimiliki
Untuk yang nomor tiga ini perlu adanya kajian yang serius bagi pihak penyelenggara karena apa pihak pembuat soal tidak paham yang terjadi dilapangan .Memang betul SK untuk guru SD adalah Guru Kelas tetapi pada kenyataan dilapangan guru yang mengajar dikelas bawah terutama dikelas 1 dan 2 mereka guru -guru yang sudah bertahun -tahun mengajar dikelas tersebut maka untuk materi pelajaran kelas atas mereka sudah lupa.Mungkin hal itu bisa disalahkan tetapi kalau mau mengamati dan memahami lebih mendalam tentunya hal seperti itu adalah wajar alasanya tidak semua guru mampu dan memiliki kemampuan untuk mengajar dikelas bawah apalagi kelas 1 tentunya dibutuhkan guru yang sangat berpengalaman dan memliki kesabaran yang sangat super.
Dari amatan saya maka sebaiknya UKG harus dipilah berdasarkan kelas yang mereka ampu atau bisa juga dibagi menjadi kelas bawah dan kelas atas agar Materi UKG tidak menyulitkan bagi Guru.
Terakhir sebagai bahan renungan Bila Guru Memberikan soal kepada 40 siswa tetapi yang dapat menjawab benar 1 siswa siapa yang perlu dipertanyakan Kompetensinya Guru? ataukah Siswa?


Thursday, 8 March 2012

UNTUK TAHUN 2012 CPNS DIPERUNTUKKAN BAGI HONORER KATEGORI 1

Kategori I berharap segera terwujud menjadi CPNS... Kendati dalam moratorium CPNS masih diberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan penerimaan pegawai baru, namun hal itu sulit direalisasikan. Pasalnya, anggaran untuk CPNS baru belum disiapkan pemerintah. Jadi mungkin saja dimasukkan APBN P yang bersamaan kenaikan BBM (mungkin)

"Yang sudah ada anggarannya hanya honorer tertinggal. Karena sesuai kesepakan pemerintah dengan DPR, honorer tertinggal diangkat 2012. Kalau lainnya, belum dianggarkan pemerintah," ungkap Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Minggu (4/3).

Di dalam surat keputusan bersama tentang moratorium CPNS, sebut Nurhayanti, yang dikecualikan adalah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat), tenaga pendidik (guru), kebutuhan mendesak (sipir, anak buah kapal, dan lain-lain), serta honorer tertinggal. Menurut Nur, Pemda juga harus menunggu beberapa hal dituntaskan.

Di antaranya menunggu penataan pegawai dengan disertai analisis jabatan (anjab) dan beban kerja. Selain itu, belanja pegawai dari APBD harus di bawah 50 persen.

Selanjutnya anjab akan dibawa ke Wakil Presiden Boediono untuk dibahas lebih lanjut. "Sebagai ketua tim reformasi birokrasi nasional, Wapres akan menentukan apakah ada penerimaan pegawai baru lagi (selain honorer) atau tidak," ujarnya.

Ditanya peluang penerimaan CPNS baru untuk posisi tenaga kesehatan, guru ataupun tenaga mendesak lainnya pada tahun ini, Nurhayanti malah mengaku pesimis. Sebab selain anggarannya belum ada, banyak pemda juga tidak memasukkan data kepegawaiannya.

"Bagaimana bisa dianalisa lanjut kalau datanya saja belum ada? Baru ada tujuh daerah yang memasukkan lengkap. Mereka juga belanja pegawainya di bawah 50 persen. Kalau untuk honorer, mereka sudah pasti diproses duluan. Untuk kebutuhan mendesak dan lainnya, terpaksa dipending karena posisi pegawai di seluruh daerah peta penyebarannya belum terlihat," pungkasnya (dikutip dari JPNN). Ayo cepat donk Pemda / Pemkab... biar guru honorer tidak resah...

Monday, 6 February 2012

MAMPUKAH GURU MENGEMBAN AMANAT SERTIFIKASI

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru yang sekarang lagi marak dengan sebutan "Sertifikasi Guru" , banyak hal yang berubah dari semua aspek prilaku guru itu sendiri, mulai dari gaya hidup ,pola pikir,bahkan perubahan yang mendasar yaitu kinerja guru yang semakin mengalami kemajuan yang kalau diukur baik secara matematika maupun secara orang awam dapat dirasakan walaupun banyak pihak mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dengan hasil tidak sebanding.
Memang saya sendiri merasakan hal semacam itu dengan mengamati beberapa teman guru yang telah menerima uang sertifikasi belum banyak perubahan yang mereka lakukan,tetapi kita jangan berfikir begitu naif dengan berharap terlalu jauh dengan perubahan  yang begitu radikal,saya kira itu sangat-sangat naif sebab guru yang menerima sertifikasi ibarat orang yang baru sembuh dari sakit yang begitu lama tentunya sangat mustahil kalau berharap langsung bisa diajak untuk bermain sepak bola.
Saya sendiri walaupun belum masuk daftar calon sertifikasi merasa sangat senang dengan perubahan prilaku guru yang menuju arah positif misalnya mau berusaha untuk belajar komputer meskipun usia mereka sudah berkepala 5 mereka tetap semangat meskipun daya ingat untuk usia seperti itu sangatlah sulit untuk bisa menerima pengetahuan yang baru mereka dapatkan.Dan guru-guru yang sudah bersertifikasi sekarang  ini dalam proses pembelajarannya telah banyak berubah kalau dulu hanya metode ceramah sekarang sudah banyak guru yang telah memakai Proyektor dalam penyampaian materi kepada peserta didik bahkan ada juga yang telah menggunakan metode pembelajaran yang begitu pariatif , tentunya ini merupakan perubahan yang menggembirakan bagi dunia pendidikan kita.Dan secara pribadi saya sangat optimis bahwa 5 tahun mendatang hasil sertifikasi guru yang mngeluarkan begitu besar uang rakyat dapat benar-benar dirasakan oleh bangsa ini.
Sekarang ini banyak pihak yang merasa bahwa sertifikasi guru tidak berhasil disini saya katakan bahwa sertifikasi guru pasti berhasil membawa banyak perubahan yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia, dan kalau ingin merasakan perubahan secara secara signifikan dengan hasil sertifikasi guru, tunggu 5 ahun mendatang karena uang sertifikasi guru sudah dapat digunakan untuk mengembangkan keprofesian yang telah mereka sandang kalau sekarang tentunya masih belum begitu maksimal penggunaannya karena lubang yang dulu begitu dalam.
Dan akhirnya mudah -mudahan pendidikan di Indonesia semakin menuju arah yang terang benderang sehingga bangsa ini memiliki harga diri dan rasa bangga terhadap bangsanya sendiri dan memiliki jiwa yang bener-benar Indonesia.



Sunday, 5 February 2012

KISI-KISI UJI KOMPETENSI GURU

Tes awal sertifikasi guru 2012 jalur PLPG direncanakan Februari. Bagi yang telah ditetapkan sebagai peserta sergu 2012 akan segera menerima Formulir A1 dari Dinas Pendidikan.
Berikut daftar mapel kisi-kisi uji kompetensi awal bagi peserta PLPG. Sayang, kisi-kisi untuk guru kelas TK/SD tidak tersedia.
Untuk mengunduh file silakan masuk di sini, kemudian pilih mapel.
Semoga bermanfaat untuk persiapan dan untuk yang persiapan menghadapi uji kompetensi awal semoga berhasil!

Tuesday, 17 January 2012

Kemdikbud: Daerah Dukung SKB 5 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, sebagian besar kabupaten/kota menyambut baik diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antarlima kementerian yang ditandatangani pekan lalu. SKB lima menteri dirumuskan untuk peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia dengan menarik kembali urusan guru dari kabupaten/kota ke provinsi dan pusat.

Musliar menjelaskan, SKB lima menteri juga dibuat untuk menjawab keluhan dan permasalahan terkait distribusi guru. Sebab, di beberapa daerah seringkali ditemukan jumlah guru yang melebihi kebutuhan, sedangkan di daerah lainnya justru kekurangan guru.

"Dengan adanya SKB lima menteri, kami mempunyai otoritas untuk mendistribusikan guru," kata Musliar, sesaat setelah membuka diskusi publik bertajuk "Membedah Problematika Guru dan Solusinya", Senin (28/11/2011), di Gedung PGRI, Jakarta.

Pekan lalu, kata Musliar, respons 50 kabupaten/kota atas SKB itu disampaikan dalam sebuah diskusi. Awalnya, diakui Musliar, tak mudah mendapatkan dukungan atas diterbitkannya SKB ini.

"Data sudah siap, semua sudah kita kroscek, dan jika dihitung-hitung mayoritas daerah pasti suka. 2012 kita laksanakan, dan pemerataan distribusi guru akan selesai pada 2013," ungkapnya.

Lima kementerian yang menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Salah satu kesepakatan yang dituangkan dalam SKB tersebut adalah mengenai mekanisme pendistribusian guru yang akan melibatkan lima kementerian.

PGRI pesimistis

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo menyatakan pesimistis dengan efektifitas SKB. Menurutnya, pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota sering tidak mengakui kekuatan karena merasa masih memiliki wewenang sesuai yang diatur dalam UU Otonomi Daerah.

"Belum tentu kabupaten/kota mau melaksanakan. Karena masih ada UU otonomi daerah yang kewenangannya lebih kuat. Saya pesimis, terlebih jika pemerintah lemah melakukan pengawalan," saat dimintakan tanggapan secara terpisah.

Selama masih ada UU otonomi daerah, kata dia, pendidikan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, menurutnya, perlu kesadaran para guru, jika regulasi ini akan mengurangi kewenangan pemerintah daerah demi tata kelola pendidikan yang lebih baik.

"Pemerintah daerah, kabupaten/kota harus segera diajak berdiskusi terkait segala permasalahannya. Dan kami akan memulai itu pada Januari mendatang," kata dia.

Tuesday, 10 January 2012

Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Guru ( PKG )

Penilaian Kinerja Guru (PKG) akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Untuk itu, buku-buku berikut sangat penting sebagai buku wajib guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola pendidikan harus segera memahami apa, mengapa, dan bagaimana PKG dilaksanakan.
Berikut kumpulan lengkap peraturan, buku pedoman, dan petunjuk teknis PKG yang diterbitkan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK):
  1. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  2. Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
  3. Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya
  4. Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  5. Permendiknas 35/2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  6. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah
  7. Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
  8. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  9. Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Berikut kutipan singkat 9 buku tersebut.

(1). Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Oleh karena itu, buku ini disajikan untuk memberi informasi seputar pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Buku pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu buku dari Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.
Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

(2). Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

(3). Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya
Berdasarkan Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Sedangkan, unsur utama yang lain, sebagaimana dijelaskan pada bab V pasal 11, adalah: (a) Pendidikan dan (b) Pembelajaran / Bimbingan Unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
Buku ini berisi uraian PKB beserta angka kredit setiap unsur.

(4). Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi tim teknis penilai angka kredit terhadap hasil Publikasi Ilmiah Guru dan Karya Inovatif Guru yang selanjutnya ditetapkan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat.
Publikasi Ilmiah pada Kegiatan PKB terdiri dari tiga kelompok kegiatan sebagai berikut.
1. Presentasi pada Forum Ilmiah
2. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal.
3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru

Isi penting Buku 5 ini antara lain menjelaskan:
  1. Pengertian Publikasi Ilmiah
  2. Alur Penilaian Publikasi Ilmiah
  3. Macam Publikasi Ilmiah dan Alasan Penolakan
  4. Pokok-Pokok Perhatian Tim Penilai dan Alasan Penolakannya
  5. Pengertian Karya Inovatif
  6. Alur Penilaian
  7. Macam Karya Inovatif dan Alasan Penolakan

(5). Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya meliputi tugas utama guru, pembagian tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Petunjuk Teknis ini diberlakukan secara khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah
Pedoman penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah ini disusun dengan
tujuan:
  1. Menyediakan acuan bagi kepala laboratorium/bengkel untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel secara teknis administratif dan manajerial di sekolah di tempat bertugas.
  2. Menyediakan acuan bagi kepala Sekolah untuk melakukan penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel
  3. Sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah.
  4. Sebagai acuan dalam menggunakan instrumen serta bagaimana mengolah hasil penilaian
  5. Sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi hasil penilaian kinerja untuk kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Angka Kredit Guru (PKG)
Buku ini dilengkapi contoh Pengolahan Penilaian Kinerja: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama

(7). Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
Tujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah:
  1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua program keahlian.
  2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program keahlian dengan uraian tugasnya.
Ada 37 kriteria kinerja yang terbagi dalam Aspek  Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian, yaitu:
1. ASPEK Kepribadian : 6 kriteria kinerja
2. ASPEK Sosial : 4 kriteria kinerja
3. ASPEK Perencanaan: 5 kriteria kinerja
4. ASPEK Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja
5. ASPEK Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja
6. ASPEK Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja
7. ASPEK Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja
8. ASPEK Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja

(8). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
Isi buku ini antara lain:
  • Pengertian Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Perangkat Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Langkah‐langkah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Konversi Nilai Hasil Penilaian Kinerja ke Angka Kredit
  • Sanksi

Tujuan
1. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah ini disusun
untuk:
  1. memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.
  2. sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidence based appraisal).
  3. sebagai landasan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya.
  4. sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten kota.

2. Pedoman Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk:
  1. memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan fungsi‐fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.
  2. memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah.
  3. menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.
  4. menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.
  5. menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya.
  6. penilaian kinerja akan bermanfaat bagi kepala dinas pendidikan dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi, dan pembinaan lebih lanjut.
  7. bagi pengawas sekolah, hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengawasan, khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah/madrasah

(9). Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)
Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial. Dari hasil uji kompetensi di beberapa daerah menunjukkan kompetensi pengawas sekolah masih perlu ditingkatkan terutama dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan adanya diklat peningkatan kompetensi pengawas sekolah baik bagi pengawas sekolah dalam jabatan, terlebih lagi bagi para calon pengawas sekolah.
Untuk menunjang tugas kepengawasan, buku ini menguraikan tugas-tugas guru dan indikator kinerja. Juga, petunjuk pelaksanaan PKG, antara lain:
  • Kompetensi Guru
  • Peran Guru
  • Kinerja Guru
  • Indikator Kinerja Guru
  • Indikator Abilitas Guru
  • Instrumen Penilaian Kinerja Guru
  • Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru
Untuk Mengunduh bisa klik disini

Friday, 30 December 2011

PEMERINTAH MENGHENTIKAN 146 TPP GURU KAB JOMBANG

Tak Penuhi Kuota Mengajar
JOMBANG – Pemerintah pusat menghentikan dana Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada 146 orang guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kab. Jombang. Pasalnya, 146 guru tersebut melanggar kewajiban yang harus dipenuhi penerima TPP.
Plh. Kepala Kantor Diknas Kab. Jombang, Muntholip dikonfirmasi, Selasa (27/12) mengatakan, pencabutan tersebut dilakukan atas pertimbangan beberapa hal, seperti tidak bisa memenuhi kuota mengajar 24 jam/minggu, mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan ijazah lebih tinggi, sehingga tidak bisa mengajar, alih tugas bukan diluar Dispendik, tidak masuk kerja selama 2 bulan berturut-turut dan meninggal dunia.
Muntholip menambahkan, penghentian DanadTPP itu kebanyakan terjadi di lingkungan guru yang telah lulus sertifikasi yang bertugas di sekolah-sekolah swasta.
Sesuai aturan, guru yang sudah lulus sertifikasi dan berhak menerima dana TPP itu, jika mereka bisa memenuhi syarat utamanya, yakni mampu mendapatkan jam mengajar 24 jam/minggunya. “Namun, kenyataannya di Jombang banyak guru lulus sertifikasi belum mampu memenuhi persyaratan tadi,” tutur Muntholip.
Bagi guru yang mengikuti pendidikan lanjutan di luar Jombang lebih dari 1 bulan mereka juga tidak bisa menerima dana TPP. Karena, mereka tidak bisa mendapatkan jam mengajar 24 jam/minggu. Setelah mereka lulus dan kembali mengajar maka dana TPP-nya bisa diterimakan kembali ke guru tersebut.
Dana TPP juga dihentikan bagi guru yang beralih tugas tidak sebagai guru lagi. Karena pemberian dana TPP itu khusus untuk guru dan pengawas. Jika mereka kembali bertugas sebagai guru atau pengawas sekolah maka dana TPP-nya akan dikembalikan lagi. Dari penghentian itu, Diknas Kab. Jombang mampu menghemat dana TPP sekitar Rp 3 miliar untuk tahun 2011 ini. Dana tersebut akan dikembalikan lagi ke pemerintah.
Sulistyowati, salah seorang guru yang mengajar di berbagai sekolah swasta di Jombang mengatakan, dana TPP-nya pun mulai dihentikan. Karena, dia tidak bisa memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu. “Alhamdilillah, tahun 2012 saya sudah dapat kembali mendapatkan jam mengajar 24 jam, setelah saya dapat jam mengajar di tiga sekolah,” ujarnya.
Sulistyowati menambahkan, jika dulu dirinya hanya mengajar di dua sekolah. ”Karena jam mengajar saya oleh kepala sekolah dikurangi, akhirnya saya dalam seminggu hanya mendapatkan jam mengajar kurang dari 24 jam,” ujarnya. Buntutnya, kata dia, dana TPP-nya untuk triwulan keempat dihentikan oleh pemerintah, dan tahun 2012 dipastikan dana TPP akan bisa diterimakan.
Penyebab berkurangnya jam mengajar itu, lanjut ibu seorang anak ini, karena kepala sekolah di dua sekolah yang dulu menambah jumlah guru. Sehingga demi pemerataan akhirnya jam mengajar setiap guru dikurangi. Untuk memenuhi mendapatkan jam mengajar 24 jam/minggu, maka wanita kelahiran Kediri ini terpaksa harus menngajar ditiga sekolah. bas (SurabayaPost)

Sunday, 25 December 2011

DOKUMEN PERATURAN UN 2011/2012

Berikut dokumen peraturan tentang UN 2011/2012, baik Kisi-kisi, POS, materi sosialisasi UN, dan informasi tanya jawab tentang ketentuan baru penyelenggaran UN 2012.

MATERI SOSIALISASI UAN 2012

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur  pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional, sebagai hasil dari proses pembelajaran dan sekaligus untuk memetakan tingkat pencapaian hasil  belajar siswa pada tingkat sekolah dan daerah.
Rapat Panitia Kerja UN DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemdikbud) telah menyepakati dan memutuskan bahwa UN 2012 akan  dilaksanakan dengan menggunakan formula gabungan antara nilai  sekolah/madrasah dan nilai UN, sebagaimana sudah diterapkan pada tahun 2011. Ini adalah suatu keputusan politik yang telah ditetapkan. Artinya, secara politis persoalan ada-tidaknya UN pada 2012 sudah terjawab.
Buku Tanya Jawab ini disusun untuk memberikan gambaran secara lebih gamblang dan utuh kepada masyarakat luas, terutama semua pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan tentang maksud, tujuan, dan penyenggaraan UN. Melalui buku ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman secara lebih merata tentang pelaksanaan UN tahun 2012.
Buku ini disusun atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN.
Ada dua materi pokok yang diterbitkan berkaitan dengan penyelenggaran UN 2012:
  • Presentasi Sosialisasi UN 2012
  • Buku Tanya Jawab UN 2012
Buku Tanya Jawab UN 2012 yang diterbitkan BNSP ini memuat 29 permasalahan berkaitan dengan penyelenggaran UN 2012:
  1. Apa dasar hukum pelaksanaan UN?
  2. Apa tujuan penyelenggaraan UN?
  3. Benarkah hasil UN dijadikan satu-satunya faktor penentu kelulusan?
  4. Mengapa ditetapkan formula baru dalam penentuan kelulusan UN?
  5. Bagaimana bentuk formula UN 2012?
  6. Bagaimana dengan kelulusan peserta didik dalam UN?
  7. Apa kegunaan hasil UN?
  8. Siapa yang berhak mengikuti US/M dan UN?
  9. Apa persyaratan untuk mengikuti UN?
  10. Apa kewajiban peserta didik dalam US/M dan UN?
  11. Siapa yang terlibat dalam penyelenggaraan UN?
  12. Apakah ada Ujian Ulangan?
  13. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2012?
  14. Kapan pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
  15. Apa perbedaan signifikan antara UN tahun 2011 dan UN tahun 2012?
  16. Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, bagaimanakah bentukbentuk penilaian hasil belajar yang ada di sekolah/madrasah?
  17. Apakah peran sekolah/madrasah dalam penentuan kelulusan siswa dalam UN?
  18. Dalam penyelenggaraan UN dengan instansi mana BSNP bekerjasama?
  19. Bagaimana penyelenggaraan Ujian Sekolah?
  20. Apa peran dan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN 2012?
  21. Apa tanggungjawab PTN?
  22. Siapa yang melakukan pengawasan di ruang ujian?
  23. Apa sanksi bagi peserta UN yang melakukan kecurangan?
  24. Siapa yang menanggung biaya pelaksanaan UN?
  25. Apakah nilai UN di tingkat SMA/MA/SMK dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi?
  26. Bagaimanakahproses penyusunan soal UN?
  27. Apakah setiap peserta ujian dalam satu ruang mendapatkan paket soal yang sama?
  28. Mengapa diperlukan hasil UN yang jujur?
  29. Kenapa UN tidak dilaksanakan hanya pada satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional? Untuk mengunduh  bisa klik link ini!

Saturday, 17 December 2011

TPP CAIR LAGI

Ya benar... TPP guru yang ditunggu - tunggu akhirnya cair juga, khusus di propinsi Jawa timur semua TPP guru sudah ditransfer ke rekening daerah masing-masing. Yang kemarin belum mendapatkan TPP sesuai dengan gaji pokok (karena gaji pokok dinaikkan 10%) maka kali ini mereka akan mendapatkannya.

Jadi para guru sertifikasi baik PNS maupun Non PNS sudah pastilah menanti dan silahkan segera melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan UPTD setempat. Dan akan langsung di transfer ke rekening masing-masing. Seger-seger... mau liburan semster dapat tambahan uang saku nih... hehehhehehe semoga mereka nggak lupa syukuran sama guru-guru yang nggak dapat (untuk PNS tunjangan iri hati juga sudah keluar dikisaran Rp 250.000/bulan)

Semoga dengan TPP ini bisa menjadikan mereka lebih baik dalam meningkatkan pendidikan di negara ini, harapan sebuah negara yang ingin maju...

Wednesday, 7 December 2011

DAMPAK NEGATIF SERTIFIKASI GURU


DAMPAK NEGATIF SERTIFIKASI GURU
Menginggat terlalu banyak hal-hal positif tentang sertifikasi bagi guru saat ini dan terlalu banyak sanjungan dari program Sertifikasi Guru Padahal banyak sesuatu yang sangat –sangat memprihatinkan dan secara bahasa yang ekstrim (begitu tragis dan ….?????) Maka saya akan mencoba untuk menganalisa secara pribadi sesuatu yang kurang baik atau butuh suatu perbaikan dengan adanya Sertifikasi Guru,sebab menurut pribahasa tiada gading yang tak retak dan tiada yang sempurna didalam dunia ini.Dan saya dalam menganalisa masalah ini tidak membutuhkan pembenaran ataupun pendapat setuju dan tidak setuju karena semua ini merupakan pengalaman pribadi yang tentunya banyak hal yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan para pembaca.
Analisa saya ini berdasarkan fakta dari teman guru yang sudah mengikuti sertifikasi melalui jalur Portofolio maupun jalur PLPG dan dasar pemikiran saya sangat sederhana yaitu mersa prihatin dengan teman-teman (Guru  )yang sudah lulus sertifikasi dan lebih mendalam lagi teman  yang tidak lulus PLPG.
Pertama
Dengan adanya Sertifikasi ,Guru seakan-akan sudah tidak dipercaya lagi dalam hal administrasi dan model pembelajaran yang telah dilakukannya didalam kelas disini saya membuktikan dengan adanya Penilaian kinerja Guru yang akan terus menerus dilakukan bahkan saya mendengar minimal 2 kali dalam satu tahun.Memang Penilaian Kinerja Guru itu sangat-sangat perlu tapi yang menjadi masalah mengapa tidak cukup Kepala Sekolah Atau Penilik Lokal yang berperan mengapa harus melibatkan yang lain ? Apa Kepala sekolah dan Penilik dianggap tidak Mampu Tentunya kan Tidak demikian .Bahkan saya merasa LPMP yang sebenarnya  menjadi Mitra ! bagi Guru Bukan menjadi Lembaga Peradilan bagi Guru sebab sekarang ini LPMP Seakan menjadi Malikat bagi Guru Dapat meluluskan dan dapat tidak meluluskan Sertifikasi Guru denagn tanda Tanya yang sanggaaattt besar.
Kedua
Dengan adanya sertifikasi,Guru seakan menjadi bahan uji coba bagi LPMP mengapa saya katakan sebagai bahan uji coba? Karena saya melihat Program Sertifikasi ini tidak konsisten dalam menerapkan system mulai dari pertama diluncurkan program Sertifikasi sampai sekarang ini prosesnya selalu berubah –ubah  dan LPMP seakan tidak menemukan formula yang tepat dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Guru,memang semua program butuh pembenahan dan perbaikan tentunya Namun LPMP harus sadar ini Guru Bukan siswa Kalau sudah terjadi kesalahan maka akibatnya sangggattt fatal bagi kelangsungan pendidikan di Indonesia saat ini!!!!????.
Ketiga
LPMP tidak pernah mau merasakan beban moral dan siksaan batin Guru-guru yang tidak Lulus PLPG coba turun kebawah dan tanyakan perasaan mereka saya rasa 10 hri PLPG bias menjadi mala petaka yang sagat kejam bagi Guru yang tidak lulus PLPG .Saya merasa penilaian dan kriteria Pelulusan Sertifikasi Guru perlu adanya perbaikan dan kajian kembali yang meliputi berbagai aspek yang butuh telaah mendalam bagi LPMP.
Terakhir
Terima kasih Sertifikasi Guru  dan LPMP yang bisa menimbulkan kecemburuan di semua lini dan sisi dalam dan luar.
Itulah sisi-sisi negative sertifikasi yang secara pribadi saya rasakan  dan perlu diingat ini hanya pengalaman pribadi yang tentunya jauh dan jauh dari ………?????!!!!!!!!?????
Dan saya berharap mudah-mudahan sertifikasi Guru membuat dan membawa manfaat yang betul –betul akan membawa Pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan maju Hidup Guru.!!!!!!!!!!!!!

Thursday, 1 December 2011

KUOTA SERTIFIKASI JATIM 2012

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA- Saat ini, seluruh guru di Jatim sibuk melengkapi dan menyempurnakan data sertifikasi 2012.
Apalagi sertifikasi tahun besok, sistem pendataan sudah tidak lagi manual. Namun sudah melalui online.

Konsekuensinya, bila terdapat data mulai nama, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), ijazah, sampai golongan tak sesuai bisa terancam tidak mauk kuota sertifikasi 2012 besok.

"Silakan semua guru bisa mencermati seluruh kelengkapan data. Semua lewat online. Batas akhir penyempurnaan data 1 Desember. Sementara kuota sertifikasi 2012 di Jatim sebanyak 42.968 orang," terang Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi, Senin (28/11/2011).

Sertifikasi guru sendiri dimulai sejak 2007. Sebelum ditetapkan sebagai guru yang sudah tersertifikasi, mereka harus lebih dulu melalui proses. Sebelum 2010, sertifikasi cukup dengan mengumpulkan portofolio. Mulai sertifikat seminar atau sertifikat ketrampilan penunjang guru yang lain.

Setelah dievaluasi, ditemukan permainan. Banyak guru yang asal-asalan dan membohongi panitia. Mereka mengumpulkan sertifikat padahal guru ini tak mengikuti pelatihan dan banyak kebohongan atau dertifikat palsu.

Kemudian saat ini diubah sistemnya dengan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Setelah dinyatakan lulus administratif berhak sebagai peserta PLPG. Selama sepuluh hari penuh guru mengikuti pelatihan menyangkut tugas guru.

Termasuk membuat silabus, rencana pembelajaran, evaluasi belajar siswa, sampai media pembelajaran. Semua diajarkan dan setelahnya ada tes. Tes akademik dan tes praktik mengajar di lokasi PLPG. Yang lulus berhak atas SK TPP.

Saturday, 5 November 2011

KEGIATAN INSERVIS KKG GUGUS KABUH

Dalam rangka peningkatan kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kabuh KKG mengadakan kegiatan BERMUTU.Kegiatan ini sudah berlangsung hampir setahun lebih dan merupakan suatu kegiatan yang sangat positif bagi guru dalam rangka mengembangkan kemampuan kompetensi keguruan yang meliputi pembuatan RPP ,Silabus,PTK ,dan lain -lain yang masih meliputi tentang TUPOKSI guru itu sendiri,

Memang kegiatan semacam ini tidak langsung bisa merubah kemampuan guru secara cepat tetapi kegiatan ini dapat berdampak positif bagi guru karena bisa berdialog dan berdiskusi dengan guru lain mengenai masalah -masalah yang berhubungan dengan kendala-kendala pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing sehingga nantinya dapat dijadikan sebuah perumusan masalah yang nantinya dapat dijadikan landasan untuk pembuatan PTK bagi guru.
Memang saat ini guru dituntut untuk lebih memiliki kemampuan yang memadahi baik di bidang akademis maupun bidang lain yang berhubungan dengan kemampuan guru dibidang-bidang lain misalnya tentang penguasaan mengoperasikan komputer sebagai dasar untuk pembuatan media pembelajaran .


Sunday, 30 October 2011

Pergantian Kurikulum KTSP 2015

KTSP yang hendak diberlakukan Depertemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Artinya, kurikulum baru yang ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. Menurut Fasli Jalal, pemberlakukan KTSP tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini telah diujicobakan melalui KBK yang diterapkan ke beberapa sekolah yang menjadi pilot project.

Fasli juga berpendapat bahwa pemberlakuan Kurikulum 2006 tergantung analisis Mendiknas. Namun, kurikulum ini hanya akan diterapkan di kelas 1 di semua jenjang. Selain itu, hanya sekolah yang siap, yang menerapkan kurikulum baru ini. Kesiapan sekolah ini ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pengalaman menerapkan KBK, dan rasio murid. Pengalaman menerapkan KBK dapat menjadi bekal suatu sekolah untuk menerapkan kurikulum baru ini dan diharapkan tahun 2009, semua sekolah telah menerapkan kurikulum ini.

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing bergantung kepada situasi dan kondisi saat di mana kurikulum tersebut diberlakukan. Menurut hemat penulis KTSP yang direncanakan dapat diberlakukan secara menyeluruh di semua sekolah-sekolah di Indonesia pada tahun 2009 itu juga memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 2004 atau KBK. Kelebihan-kelebihan KTSP ini antara lain:

1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi riil di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Dengan adanya penyeragaman ini, sekolah di kota sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. Penyeragaman kurikulum ini juga berimplikasi pada beberapa kenyataan bahwa sekolah di daerah pertanian sama dengan sekolah yang daerah pesisir pantai, sekolah di daerah industri sama dengan di wilayah pariwisata.

Oleh karenanya, kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulankhas yang ada di daerahnya. Sebagai implikasi dari penyeragaman ini akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia. Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai sesuatu yang baru, sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam penyusunan KTSP. Oleh karena itu, jika diperlukan, sekolah dapat berkonsultasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan secara horizontal, sekolah dapat bermitra dengan stakeholder pendidikan dalam merumuskan KTSP. Misalnya, dunia industri, kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, organisasi profesi, dan sebagainya agar kurikulum yang dibuat oleh sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan di daerah di mana sekolah tersebut berada.

2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Sebagaimana diketahui, prinsip pengembangan KTSP adalah (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) Dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, KTSP sangat relevan dengan konsep desentralisasi pendidikan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mencakup otonomi sekolah di dalamnya. Pemerintah daerah dapat lebih leluasa berimprovisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhansiswa. Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya.

Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menjadikan materi bahasa Inggris dan kepariwisataan sebagai mata pelajaran saja, tetapi lebih dari itu menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai sebuah ketrampilan. Sehingga kelak jika peserta didik di lingkungan ini telah menyelesaikan studinya bila mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi mereka dapat langsung bekerja menerapkan ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh di bangku sekolah.

KTSP ini sesungguhnya lebih mudah, karena guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya. KTSP juga tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas, tetapi guru dan sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi murid dan daerahnya. Di samping itu yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang akan dikeluarkan oleh BNSP tersebut bukanlah kurikulum tetapi tepatnya Pedoman Penyusunan Kurikulum 2006.

4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dengan diberlakukannya KTSP itu nantinya akan dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Di samping jam pelajaran akan dikurangi antara 100-200 jam per tahun, bahan ajar yang dianggap memberatkan siswa pun akan dikurangi. Meskipun terdapat pengurangan jam pelajaran dan bahan ajar, KTSP tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa.

Pengurangan jam belajar siswa tersebut merupakan rekomendasi dari BNSP. Rekomendasi ini dapat dikatakan cukup unik, karena selama bertahun-tahun beban belajar siswa tidak mengalami perubahan, dan biasanya yang berubah adalah metode pengajaran dan buku pelajaran semata. Jam pelajaran yang biasa diterapkan kepada siswa sebelunya berkisar antara 1.000-1.200 jam pelajaran dalam setahun. Jika biasanya satu jam pelajaran untuk siswa SD, SMP dan SMA adalah 45 menit, maka rekomendasi BNSP ini mengusulkan pengurangan untuk SD menjadi 35 menit setiap jm pelajaran, untuk SMP menjadi 40 menit, dan untuk SMA tidak berubah, yakni tetap 45 menit setiap jam pelajaran. Total 1.000 jam pelajaran dalam satu tahun ini dengan asumsi setahun terdapat 36-40 minggu efektif kegiatan belajar mengajar.dan dalam seminggu tersebut meliputi 36-38 jam pelajaran.

Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar-pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini terlalu banyak. Apalagi kegiatan belajar mengajar masih banyak yang terpaku pada kegiatan tatap muka di kelas. Sehingga suasana yang tercipta pun menjadi terkesan sangat formal. Dampak yang mungkin tidak terlalu disadari adalah siswa terlalu terbebani dengan jam pelajaran tersebut. Akibat lebih jauh lagi adalah mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Persoalan ini lebih dirasakan untuk siswa SD dan SMP. Dalam usia yang masih anak-anak, mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadiannya. Suasana formal yang diciptakan sekolah, ditambah lagi standar jam pelajaran yang relatif lama, tentu akan memberikan dampak tersendiri pada psikologis anak. Banyak pakar yang menilai sekolah selama ini telah merampas hak anak untuk mengembangkan kepribadian secara alami. Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa jam pelajaran untuk siswa perlu dikurangi. Meski demikian, perngurangan itu tidak dilakukan secara ekstrim dengan memangkas sekian jam frekwensi siswa berhubungan dengan mata pelajaran di kelas. Melainkan memotong sedikit, atau menghilangkan titik kejenuhan siswa terhadap mata pelajaran dalam sehari akibat terlalu lama berkutat dengan pelajaran itu.

Dapat dikatakan bahwa perberlakuan KTSP ini sebagai upaya perbaikan secara kontinuitif. Sebagai contoh, kurikulum 1994 dapat dinilai sebagai kurikulum yang berat dalam penerapannya. Ketika diberlakukan Kurikulum 1994 banyak sekolah yang terlalu bersemangat ingin meningkatkan kompetensi iptek siswa, sehingga muatan iptek pun dibesarkan. Tetapi yang patut disayangkan adalah SDM yang tersedia belum siap, sehingga hasilnya hanya sekitar 30% siswa yang mampu menerapkan kurikulum tersebut.

5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Pola kurikulum baru (KTSP) akan memberi angin segar pada sekolah-sekolah yang menyebut dirinya nasional plus. Sekolah-sekolah swasta yang kini marak bermunculan itu sejak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan variasi atas kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga ketika pemerintah kemudian justru mewajibkan adanya pengayaan dari masing-masing sekolah, sekolah-sekolah plus itu jelas akan menyambut gembira.

Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah plus. Sebagian sekolah-sekolah plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena memakai bilingual atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam seperti yang ada sekarang. Sekarang semua bentuk improvisasi dibebaskan asal tidak keluar panduan yang telah ditetapkan dalam KTSP. Sebagai contoh, Sekolah High Scope Indonesia, sebelumnya sejak awal berdiri pada 1990 telah menggunakan kombinasi kurikulum Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Kendati mendapat lisensi dari AS, namun pihaknya tetap mematuhi kurikulum pemerintah. Caranya dengan mematuhi batas minimal, namun secara optimal memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang tidak diatur oleh kurikulum. Misalnya tetap memberikan materi Bahasa Indonesia, namun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama.

3.1.2 Kelemahan KTSP

Kelemahan KTSP Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kelemahan-kelamahannya. Sebagai konsekuansi logis dari penerapan KTSP ini setidak-tidaknya menurut penulis terdapat beberapa kelemahan-kelamahan dalam KTSP maupun penerapannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.

2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.

3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai.

4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional.
Untuk memperoleh tunjangan profesi dan fungsional semua guru harus mengajar 24 jam, jika jamnya dikurangi maka tidak akan bisa memperoleh tunjangan. Sebagai contoh, pelajaran Sosiologi untuk kelas . Namun di KTSP Sosiologi hanya mendapat jatah tiga jam pelajaran. Hal yang sama terjadi di kelas 3 IPS. Pada kurikulum lama, pelajaran Sosiologi diajarkan untuk empat jam pelajaran tapi pada KTSP menjadi tiga jam pelajaran. Sementara itu masih banyak guru yang belum mengetahui tentang ketentuan baru kurikulum ini. Jika KTSP telah benar-benar diberlakukan, para guru sulit memenuhi ketentuan 24 jam mengajar agar bisa memperoleh tunjangan.

Beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP hanya akan menambah daftar makin carut marutnya pendidikan di Indonesia.

Friday, 28 October 2011

DATA CALON SERTIKASI 2012 SECARA ONLINE


JAKARTA, KOMPAS.com -- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syawal Gultom mengatakan, untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme rekrutmen peserta sertifikasi guru, pihaknya membangun Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) yang hasilnya dapat diakses secara online.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru dari tahun ke tahun, setidaknya ada beberapa hal yang diperbaiki pada pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2012. Selain melalui sistem online, para peserta sertifikasi guru juga harus mengikuti uji kompetensi, perankingan yang disesuaikan melalui usia, masa kerja, dan golongan, serta penjadwalan.

"Sebelum mengikuti diklat, semua peserta harus ikut uji kompetensi. Persyaratannya juga berubah, tahun depan usia menjadi syarat utama karena sulit dimanipulasi," kata Syawal, Rabu (26/10/2011), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru, kata dia, adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. Untuk menjamin obyektivitas dan berkeadilan, tahun depan daftar nama calon peserta sertifikasi guru akan dipublikasikan sebelum ditetapkan sebagai peserta sertifikasi.

"Ketika kuota sudah ditetapkan, maka sistem akan bekerja sendiri mengurutkan peserta sertifikasi. Berkeadilan karena yang mengeksekusinya bukan orang, melainkan sistem. Maka akan menekan subyektivitas," ujarnya.

AP2SG dapat diakses melalui www.sergur.pusbangprodik.org. Data guru yang ditampilkan dalam laman tersebut merupakan data calon peserta sertifikasi yang diambil dari database Nilai Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang telah diperbaiki per 30 September 2011.

"Apabila ada data yang tidak tepat maka bisa menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diperbaiki dengan membawa bukti pendukung," kata Syawal. 
Kalau ingin tahu daftar pesertanya silahkan klik disini