GURU DAN DOSEN TETAP DIANGKAT

Ini merupakan kabar gembira bagi guru dan dosen yang datanya sudah masuk database baik Honorer Kategori I maupun KAtegori 2.Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin pengangkatan guru dan dosen tetap akan berlangsung meski ada mo­ratorium bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Mendiknas menjelaskan, pe­ngangkatan itu akan dilakukan secara ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang yang diperlukan. Selain itu juga disamakan dengan jumlah kebutuhan guru di suatu daerah.

"Daerah sendiri yang akan mengusulkan berapa guru yang akan diangkat dan dicocokkan dengan data guru yang ada di Kemendiknas," katanya di Kemendiknas kemarin.

Mantan Menkominfo itu menambahkan, penyeleksian ketat juga akan dilakukan berdasarkan kualifikasi pen­didikan, yakni harus lulusan diploma IV atau strata 1. Ke­mendiknas juga tengah mencoba metode baru untuk menjaring guru berkualitas. "Tahun ini kita mulai rekrut calon guru. Di semester 7 atau 8 ca­lon guru itu direkrut dan diberi beasiswa, diasramakan,

dan dilatih. Mereka akan langsung praktik di daerah terpencil. Setelah lulus mereka tidak perlu proses sertifikasi lagi," katanya. Mengenai jumlah guru yang akan diangkat dan berbagai proses lain, Mendiknas menyatakan pada tanggal (19/8) akan ada rapat koordinasi de­ngan Wapres Boediono untuk membahas moratorium tersebut. Dia menjelaskan, guru dan dosen merupakan pega­wai fungsional yang tidak terkena moratorium. Namun bagi pegawai administrasi atau non fungsional mulai tahun ini akan distop pengangkatannya.

Mantan Rektor ITS itu menuturkan, walaupun di tingkat sekolah dasar (SD) itu butuh petugas tata usaha (TU), target pemerintah memang hanya akan mengangkat pegawai yang prioritas saja. "Tapi kan moratorium tidak sampai akhir hayat. Jangan sampai mengacaukan ada yang distop dan ada yang ditambah. Kalau kita stop pengangkatan dosen, lalu siapa yang mengajar," imbuhnya.

Kepala Pengurus Besar Persatuan Guru Republik lndonesia (PB PGRI) Sulistiyo berpendapat, Kemendiknas harus mempunyai data atau pendataan yang baik atas guru ini mulai dari jumlah guru per kelas hingga per jumlah studinya. Dia meminta angka yang didapat jangan asal-asalan karena masih banyak guru yang belum diangkat menjadi PNS. "Pemerintah harus mengangkat guru dengan sistem yang berbeda layaknya PNS pada umumnya. Tidak benar jika syaratnya itu sertifikasi karena masih ba­nyak guru yang belum tesertifikasi," bebernya.

Anggota Komite III DPD itu menyebut, sebaiknya Kemen­diknas memprioritaskan peng­angkatan guru honorer tahun ini. Pasalnya, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah dari lamanya mereka be-kerja. "Mereka hanya dibayar Rp 100.000-300.000. Bahkan masih ada yang dibayar dengan beras,"ujarnya. (dikutip dari SI)

Idul Fitri 1432 H Jatuh Hari Rabu, 31 Agustus 2011

Jakarta (Pinmas)--Menyusul hasil sidang itsbat, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor 148 tahun 2011 tertanggal 29 Agustus 2011 tentang Penetapan 1 Syawal 1432 H.
"Menyimpulkan secara jelas bahwa 1 Syawal 1432 hijriyah jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus apakah ini bisa disetujui?" kata Menteri Agama Suryadharma Ali dijawab setuju peserta sidang di operation room Kementerian Agama, Senin (29/8) malam. Sidang dihadiri duta besar dan perwakilan negara-negara Islam, Ketua MUI KH Maruf Amien, pimpinan ormas-ormas Islam, pejabat Kemenag serta Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung, Wahyu Widiana.
Menag juga menanggapi permintaan ormas-ormas Islam agar pemerintah memfasilitasi pertemuan untuk menyepakati kriteria yang sama dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal dan Idul Adha sehingga tidak terjadi lagi perbedaan di Indonesia dalam menetapkan hari-hari tersebut. "Perbedaan masih ada peluang namun pengumunan dilakukan pada saat yang sama," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Ahmad Jauhari melaporkan dari hasil pemantauan di 96 lokasi dari Banda Aceh hingga Papua, 30 lokasi melaporkan tidak melihat hilal (bulan baru). "Ada juga laporan dari Jepara dan Cakung pada pukul 17.56 mereka melihat hilal," kata Jauhari.
Jauhari memaparkan, ijtima (pertemuan akhir bulan dan awal bulan baru) menjelang syawal jatuh pada Senin, 29 Agustus atau 29 Ramadhan sehingga saat matahari terbenam posisi hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian 0 derajat 8 menit sampai 1 derajat 53 menit. Dengan demikian bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal) dan 1 Syawal jatuh pada Rabu, 31 Agustus 2011.
Ketua MUI KH Maruf Amin mengatakan, fatwa MUI 2004 bahwa penetapan dengan metode rukyat dan hisab. Selain itu masyarakat wajib mengikuti penetapan oleh pemerintah. Mengenai laporan dari Jepara dan Cakung, kiai Maruf menyatakan kalau laporan tersebut harus didukung dengan pengetahuan yang memadai. "Kalau ahli hisab menyatakan tidak mungkin harus ditolak," tandasnya.
Dengan demikian terjadi perbedaan dengan penetapan PP Muhammadiyah dengan maklumatnya telah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Sedangkan almanak PBNU berdasarkan hisab menetapkan pada tanggal 31 Agustus 2011.
Ketua Lajnah Falakiah PBNU, KH Ghozali Masroeri mengatakan, pengamatan NU di beberapa titik juga tidak melihat hilal. "Prediksi almanak NU, 1 Syawal jatuh pada Rabu 31 Agustus. Sedangkan laporan rukyatul hilal NU, 90 titik tidak berhasil" ujarnya.
Fatah Wibisono, Pengurus PP Muhammadiyah mengungkapkan, pihaknya tetap berlebaran pada 30 Agustus. Namun demikian dia meminta agar perbedaan ini tidak menjadi masalah dan kita semua tetap menjaga ukhuwah islamiyah. "Kami mengimbau agar yang berlebaran besok tidak atraktif," ujarnya. (ks)