"MARI JADIKAN BANGSA INDONESIA MENJADI BANGSA YANG BERMARTABAT "

Sunday, 16 October 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG CARA PEMBAYAYAN TPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 164/PMK.05/2010

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN,
SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, sarta Tunjangan Kehormatan Profesor telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesor Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehonnatan Profesor;


b.
bahwa dalam rangka memperlancar dan memparcepat proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu mengatur kembali tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor yang sebelumnya talah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010;


c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
Mengingat
:
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Nagara Rapublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
2.


3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pambayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:


1.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, manilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.


2.
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 


3.
Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dasen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.


4.
Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dasen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.


5.
Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.


6.
Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daarah yang berada dalam keadaan darurat lain.


7.
Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.


8.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.


9.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Penguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.


10.
Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.


11.
Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja negara.


12.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,  membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.


13.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bartanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


14.
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA atas dasar perjanjian Kontrak Kerja atau surat perintah kerja lainnya.


15.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.


16.
Daflar Perhitungan Pembayaran adalah daflar yang dibuat oleh PPK, dan ditandatangani Kuasa PA/PPK dan Bendahara Pengeluaran yang memuat besaran uang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor untuk masing-masing penerima hak dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima penerima hak.


17.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adaiah surat pernyataan yang dibual oleh Kuasa PA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayarsn tunjangan telah dihitung dengan benar dan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran dan kerugian negara.


18.
Surat Setoran Pajak, yang salanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau panyetoran pajak yang terutang ke Kas Nagara melalui kantor penerima pembayaran.


19.
Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.


20.
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selaniutnya disingkat PPABP, adalah pembantu Kuasa PA yang diberi tuges dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai


21.
Pembuat Daftar Gaji, yang selanjutnya disingkat PDG, adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa PA untuk membuat dan menatausahakan deftar gaji satker yang bersangkutan.


22.
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SKPP, adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan bagi Profesor yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA bardasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pajabat yang berwenang dan disahkan oleh KPPN.

BAB II
RUANG LlNGKUP

Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi:


a.
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;
b.
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen; dan
c.
Tunjangan Kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor.
BAB III
TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS,
DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

Pasal 3
Tunjangan Profesi dibarikan kepada Guru dan Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Tunjangan Kehormatan bagi Profesor diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dan mamenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
ALOKASI DANA

Pasal 6
(1)
Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Nageri Sipil Daerah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan olah Pemerintah Daerah kecuali untuk Guru pendidikan agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan parundang-undangan.
(2)
Tunjangan Profesi bagi Guru pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama.
(3)
Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Nageri Sipil yang bertugas pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Guru bukan Pegawai Negeri Sipil di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, sarta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Pasal 7
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
BAB V
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 8
(1)
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa karja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
(3)
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen yang ditugaskan olah Pemerintah atau Pemerintah Daerah di Daerah Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil;
(5)
Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan profesor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Tunjangan Kehormatan bagi Profesor bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 9
(1)
Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Kementarian Pendidikan Nasional.
(2)
Nomor Registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
(3)
Tunjangan Profesi Dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional.
(4)
Tunjangan Khusus diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Tunjangan Kehormatan bagi Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1)
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehorrnatan bagi Profesor dibayarkan sesuai Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor.
(2)
Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
(3)
Dalam hal terdapat kekurangan bayar/rapel atas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor berdasarkan perubahan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan impassing, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
Pasal 11
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barsifat final.
Pasal 12
Permintaan pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen dan Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor diajukan secara terpisah dari gaji induk.
Pasal 13
Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN SPP,
PENGAJUAN SPM, DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 14
(1)
PPABP atau PDG menerima Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan selanjutnya membuat Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan Profesor sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dan disampaikan kepada PPK disertai dokumen pendukung dalam 2 (dua) rangkap.
(2)
PPK menguji kebenaran Daftar Perhitungan Pembayaran dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut:
a.
Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
c.
SPTJM dari Kuasa PA; dan
d.
SSP PPh Pasal 21.
(4)
SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5)
PPK menyampaikan SPP-LS dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PP-SPM.
Pasal 15
(1)
PP-SPM melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-LS dan dokumen pendukungnya.
(2)
Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a.
Kesesuaian antara Daftar Perhitungan Pembayaran dengan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor;
b.
Ketersediaan pagu anggaran berkenaan dalam DIPA; dan
c.
Meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21.
(3)
Setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PP-SPM membuat dan menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan SPM-LS.
(4)
SPM-LS ditujukan kepada penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor melalui rekening masing-masing penerima.
(5)
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran secara langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.
Pasal 16
PP-SPM mengajukan SPM-LS Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, SPM-LS Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan SPM-LS Tunjangan Kehormatan Profesor kepada KPPN dengan dilampiri:
a.
Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
b.
SPTJM dari Kuasa PA;
c.
SSP PPh Pasal 21; dan
d.
ADK SPM dan ADK rekening penerima tunjangan.
Pasal 17
Penerbitan SP2D dilaksanakan setelah diterimanya SPM-LS Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap.
Pasal 18
(1)
Guru dan Dosen penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus, serta Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor penerima Tunjangan Kehormatan bagi Profesor yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang dipindahkan ke Satuan Kerja lain yang mengakibatkan perubahan KPPN pembayar, wajib diterbitkan SKPP Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)
SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan sebagai lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 16.
Pasal 19
Kuasa PA bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor.
Pasal 20
Terhadap kerugian Negara yang timbul akibat kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Kuasa PA sebagai penandatangan SPTJM wajib mengganti kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
(1)
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional yang lulus sertifikasi pendidik kuota sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(2)
Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Agama yang memperoleh sertifikat pendidik sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
(3)
Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor sebelum tahun 2009 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
(4)
Tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen di Daerah Khusus yang dibebankan pada anggaran Pemerintah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bersifat final.
(5)
Pembayaran tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen di Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan sejak tanggal 8 Juni 2009.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010
MENTERI KEUANGAN,











ttd.











AGUS D.W. MARTOWADOJO






Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,






ttd.






PATRIALIS AKBAR






BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 441

Monday, 26 September 2011

RUU PENGANGKATAN TENAGA HONORER BELUM SELESAI

Banyak sekali yang menunggu dan berharap-harap cemas, bagaimana tidak, bagi tenaga honorer yang ikut pemberkasan sampai sekarang tidak tahu nasibnya malah sering mendapat SMS nyasar tentang pengankatan dirinya. RUU Pengangkatan Tenaga Honorer MAsih Belum Selesai, dan masih terus dibahas... nggak tahu maksudnya apa sih DPR ini..

Berdasarkan berita dari BKN (Badan Kepegawaian NAsional) bahwa Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mengganggu jalannya moratorium penerimaan CPNS. Hal ini berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium.

Sayangnya mekanisme pengangkatan tenaga honorer sampai sekarang belum kelar juga, pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai tenaga honorer. Untuk tenaga honorer kategori II, akan diadakan tes sesama tenaga honorer kategori II dan pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. kasihan-kasihan kapan dapat kabar nich teman-teman...

Tuesday, 20 September 2011

INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN DIKELAS



Tugas  pendidik di semua jenjang pendidikan tidak terbatas pada pemenuhan otak anak dengan berbagai ilmu pengetahuan. Pendidik selayaknya mengajarkan pendidikan menyeluruh yang memasukkan beberapa aspek akidah dan tata moral. Oleh karenanya,  pendidik harus mampu menjadikan perkataan dan tingkah laku anak didiknya di kelas menjadi baik yang pada akhirnya nanti akan tertanam pendidikan karakter yang baik dikelak kemudian hari.
Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukkan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak usia dini, akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral kepada anak adalah usaha yang strategis. Ada sebuah pepatah yang dikemukakan oleh Thomas Lickona: Walaupun jumlah anak-anak hanya 25% jumlah penduduk, tetapi menentukan 100% masa depan”.
Masalah serius yang tengah dihadapi  bangsa Indonesia adalah sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Proses belajar juga berlangsung secara pasif dan kaku sehingga menjadi tidak menyenangkan bagi anak. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter (seperti budi pekerti dan agama) ternyata pada prakteknya lebih menekankan pada aspek otak kiri (hafalan, atau hanya sekedar tahu). Semuanya ini telah membunuh karakter anak sehingga menjadi tidak kreatif. Padahal, pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melibatkan aspek knowledge, feeling, loving, dan acting. Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai pembentukan seseorang menjadi body builder (binaragawan) yang memerlukan latihan otot-otot akhlak secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat.  Selain itu keberhasilan pendidikan karakter ini juga harus ditunjang dengan usaha memberikan lingkungan pendidikan dan sosialisasi yang baik dan menyenangkan bagi anak. Dengan demikian, pendidikan
yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan
pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak (kognitif, fisik, sosial-emosi, kreativitas, dan
spiritual). Pendidikan dengan model pendidikan seperti ini berorientasi pada
pembentukan anak sebagai manusia yang utuh. Kualitas anak didik menjadi unggul tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya. Anak yang unggul dalam karakter akan mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam hidupnya.  Ia juga akan menjadi seseorang yang lifelong learner.
Pada saat menentukan metode pembelajaran yang utama adalah menetukan
kemampuan apa yang akan diubah dari anak setelah menjalani pembelajaran
tersebut dari sisi karakterya. Apabila kita ingin mewujudkan karakter
tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah menjadikan kewajiban bagi kita untuk membentuk pendidik sukses dalam pendidikan dan pengajarannya. 
Istilah karakter dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad-18, dan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh pedadog Jerman F.W.Foerster. Terminologi ini mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif. Yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, baik bagi individu maupun bagi sebuah perubahan sosial. Namun, sebenarnya pendidikan karakter telah lama menjadi bagian inti sejarah pendidikan itu sendiri. Misalnya, dalam cita-cita Paideia Yunani dan Humanitas Romawi. Pendekatan idealis dalam mayarakat modern memuncak dalam ide tentang kesadaran Roh Hegelian. Perkembangan ini pada gilirannya mengukuhkan dialektika sebagai sebuah bagian integral dari pendekatan pendidikan karakter.
Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang dipelopori oleh filsuf Prancis Auguste Comte. Foerster menolak gagasan yang meredusir pengalaman manusia pada sekadar bentuk murni hidup alamiah.
Dalam sejarah perkembangannya memang manusia tunduk pada hukum-hukum alami, namun kebebasan yang dimiliki manusia memungkinkan dia menghayati kebebasan dan pertumbuhannya mengatasi sekadar tuntutan fisik dan psikis semata. Manusia tidak semata-mata taat pada aturan alamiah, melainkan kebebasan itu dihayati dalam tata aturan yang sifatnya mengatasi individu, dalam tata aturan nilai-nilai moral. Pedoman nilai merupakan kriteria yang menentukan kualitas tindakan manusia di dunia.
Kilpatrick dan Lickona merupakan pencetus utama pendidikan karakter yang percaya adanya keberadaan moral absolute dan bahwa moral absolute
itu perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul mana yang baik dan benar.  Lickona (1992) dan Kilpatrick (1992) juga Brooks dan Goble
tidak sependapat dengan cara pendidikan moral reasoning dan values
clarification
yang diajarkan dalam pendidikan di Amerika, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolut (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya sebagai the golden rule.  Contohnya adalah berbuat jujur, menolong orang, hormat dan bertanggungjawab. Di Indonesia pendidikan tentang peningkatan kemampuan karakter individu masih terkesan dikesampingkan, terutama di dalam
dunia pendidikan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya materi pelajaran yang mengarahkan pada pola pengembangan pendikan karakter pada anak. Selama ini banyak kalangan menganggap bahwa kesuksesan dalam berkarier ditentukan oleh IQ dan keahlian, walupun hal tersebut tidak seratus persen benar. Namun ada beberapa faktor yang sangat diperlukan dan disiapkan sedini mungkin tentang hal tersebut. Seperti halnya sebuah komputer yang handal performanya, tidak hanya ditentukan oleh hardware saja namun juga harus didukung oleh software yang canggih pula. Agar kinerja saling sejalan.
Dr. Umi Dayati: Dosen Universitas Negeri Malang 

PPG MASIH TERLALU MEMBINGUNGKAN

Beerapa waktu lalu saya sempet berbincang dengan ketua prodi pendidikan kimia UNJ. gak panjang dan gak lebar tapi cukup membuat kepala nyut nyutan. Percakapan ini kemudian mencuatkan pertanyaan menganai a;
apa saya bisa jadi guru?
kapan jadi gurunya?
berapa tahun lagi ?
apa beneran guru bakal jadi profesi saya?
kenapa saya gak punya pacar ( eh bukan ding. yang ini gak ada kaitanya).
Baiklah kawan-kawanku yang sekarang sedang menjalani pendidikan di prodi keguruan sebaiknya tahu masalah sat ini, PPG. Mungkin diantara kita pernah denger masalah ini? tapi gak terlalu tahu  makhluk apa sebetulnya PPG itu. PPG adalah sigkatan dari pendidikan profesi guru. ini adalah program yang diniatkan pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. teknisnya ini adalah pengganti sertifikasi guru yang selama ini ada. jadi sertifikasi guru bukan dilakukan dengan portofolio guru melainkan dengan KULIAH LAGI.
Sampai tahun 2014 nanti PPG itu hanya tujukan untuk guru yang sudah menagajar (dalam jabatan). Sementara setelah tahun 2014 maka PPG juga diperuntukan pada lulusan S1. PPG itu di lakukan oleh LPTK (UNJ, UPI, UNY dll). Namun demikian menurut bu mukti (ketua prodi pend. Kimia UNJ)
  • “LPTK itu hanya pelaksana. Mengani berapa kuota mahasiswa yang kami terima itu tergantung pemda. Jadi kalo kamu mau ikut PPG itu berarti kamu harus diajukan oleh Pemda”
Untuk bisa diajukan oleh pemda saya juga kurang tahu tapi ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa minimal kita harus mengajar dulu minimal tiga sampai lima tahun. selain itu, yang berhak masuk PPG itu bukan hanya SPd saja loh. Para SSi juga bisa. Bedanya nanti di proses Kuliah, materi mahasiswa SPd mendalami ilmu yang ia empu (misal kimia), sedangkan mahasiswa SSi akan dapat materi pedagogik. Masa study SSi juga lebih lama dari SPd .SSi menyelesaikan PPG sekitar dua tahun sedang kan SPd hanya setahun.
Yang kita dapat dari PPG adalah NRPP (nomor registrasi profesi pendidik) . Mengenai guna nomor ini? yah tentu saja ini membuat anda dapat tunjangan sertifikasi.Sebenarnya masih banyak kebingungan tentang PPG. yah semoga sedikit info ini berguna. Atau setidaknya memacu kita untk mecari info lebih banyak lagi mengenai PPG.Melihat prosedur PPG yang sepertnya susah mana harus bersaing dengan para SSi (bukanya saya jiper ama SSi ,hahahha) tapi ini jelas semakin membuat sulit laju para calon SPd untuk menjadi guru. atau mungkin kita berfikir ulang tentang cita cita kita. yah kalo jadi saya sih peluang jadi artis masih terbuka lebar.gimana dengan teman -teman?
Kalau Bapak Ibu Guru dan calon Guru ingin daftar bisa langsung ke alamat ini tinggal klik2 kali aja 

Saturday, 3 September 2011

GURU DAN DOSEN TETAP DIANGKAT

Ini merupakan kabar gembira bagi guru dan dosen yang datanya sudah masuk database baik Honorer Kategori I maupun KAtegori 2.Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin pengangkatan guru dan dosen tetap akan berlangsung meski ada mo­ratorium bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Mendiknas menjelaskan, pe­ngangkatan itu akan dilakukan secara ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang yang diperlukan. Selain itu juga disamakan dengan jumlah kebutuhan guru di suatu daerah.

"Daerah sendiri yang akan mengusulkan berapa guru yang akan diangkat dan dicocokkan dengan data guru yang ada di Kemendiknas," katanya di Kemendiknas kemarin.

Mantan Menkominfo itu menambahkan, penyeleksian ketat juga akan dilakukan berdasarkan kualifikasi pen­didikan, yakni harus lulusan diploma IV atau strata 1. Ke­mendiknas juga tengah mencoba metode baru untuk menjaring guru berkualitas. "Tahun ini kita mulai rekrut calon guru. Di semester 7 atau 8 ca­lon guru itu direkrut dan diberi beasiswa, diasramakan,

dan dilatih. Mereka akan langsung praktik di daerah terpencil. Setelah lulus mereka tidak perlu proses sertifikasi lagi," katanya. Mengenai jumlah guru yang akan diangkat dan berbagai proses lain, Mendiknas menyatakan pada tanggal (19/8) akan ada rapat koordinasi de­ngan Wapres Boediono untuk membahas moratorium tersebut. Dia menjelaskan, guru dan dosen merupakan pega­wai fungsional yang tidak terkena moratorium. Namun bagi pegawai administrasi atau non fungsional mulai tahun ini akan distop pengangkatannya.

Mantan Rektor ITS itu menuturkan, walaupun di tingkat sekolah dasar (SD) itu butuh petugas tata usaha (TU), target pemerintah memang hanya akan mengangkat pegawai yang prioritas saja. "Tapi kan moratorium tidak sampai akhir hayat. Jangan sampai mengacaukan ada yang distop dan ada yang ditambah. Kalau kita stop pengangkatan dosen, lalu siapa yang mengajar," imbuhnya.

Kepala Pengurus Besar Persatuan Guru Republik lndonesia (PB PGRI) Sulistiyo berpendapat, Kemendiknas harus mempunyai data atau pendataan yang baik atas guru ini mulai dari jumlah guru per kelas hingga per jumlah studinya. Dia meminta angka yang didapat jangan asal-asalan karena masih banyak guru yang belum diangkat menjadi PNS. "Pemerintah harus mengangkat guru dengan sistem yang berbeda layaknya PNS pada umumnya. Tidak benar jika syaratnya itu sertifikasi karena masih ba­nyak guru yang belum tesertifikasi," bebernya.

Anggota Komite III DPD itu menyebut, sebaiknya Kemen­diknas memprioritaskan peng­angkatan guru honorer tahun ini. Pasalnya, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah dari lamanya mereka be-kerja. "Mereka hanya dibayar Rp 100.000-300.000. Bahkan masih ada yang dibayar dengan beras,"ujarnya. (dikutip dari SI)

Tuesday, 30 August 2011

Idul Fitri 1432 H Jatuh Hari Rabu, 31 Agustus 2011
Jakarta (Pinmas)--Menyusul hasil sidang itsbat, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor 148 tahun 2011 tertanggal 29 Agustus 2011 tentang Penetapan 1 Syawal 1432 H.
"Menyimpulkan secara jelas bahwa 1 Syawal 1432 hijriyah jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus apakah ini bisa disetujui?" kata Menteri Agama Suryadharma Ali dijawab setuju peserta sidang di operation room Kementerian Agama, Senin (29/8) malam. Sidang dihadiri duta besar dan perwakilan negara-negara Islam, Ketua MUI KH Maruf Amien, pimpinan ormas-ormas Islam, pejabat Kemenag serta Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung, Wahyu Widiana.
Menag juga menanggapi permintaan ormas-ormas Islam agar pemerintah memfasilitasi pertemuan untuk menyepakati kriteria yang sama dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal dan Idul Adha sehingga tidak terjadi lagi perbedaan di Indonesia dalam menetapkan hari-hari tersebut. "Perbedaan masih ada peluang namun pengumunan dilakukan pada saat yang sama," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Ahmad Jauhari melaporkan dari hasil pemantauan di 96 lokasi dari Banda Aceh hingga Papua, 30 lokasi melaporkan tidak melihat hilal (bulan baru). "Ada juga laporan dari Jepara dan Cakung pada pukul 17.56 mereka melihat hilal," kata Jauhari.
Jauhari memaparkan, ijtima (pertemuan akhir bulan dan awal bulan baru) menjelang syawal jatuh pada Senin, 29 Agustus atau 29 Ramadhan sehingga saat matahari terbenam posisi hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian 0 derajat 8 menit sampai 1 derajat 53 menit. Dengan demikian bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal) dan 1 Syawal jatuh pada Rabu, 31 Agustus 2011.
Ketua MUI KH Maruf Amin mengatakan, fatwa MUI 2004 bahwa penetapan dengan metode rukyat dan hisab. Selain itu masyarakat wajib mengikuti penetapan oleh pemerintah. Mengenai laporan dari Jepara dan Cakung, kiai Maruf menyatakan kalau laporan tersebut harus didukung dengan pengetahuan yang memadai. "Kalau ahli hisab menyatakan tidak mungkin harus ditolak," tandasnya.
Dengan demikian terjadi perbedaan dengan penetapan PP Muhammadiyah dengan maklumatnya telah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Sedangkan almanak PBNU berdasarkan hisab menetapkan pada tanggal 31 Agustus 2011.
Ketua Lajnah Falakiah PBNU, KH Ghozali Masroeri mengatakan, pengamatan NU di beberapa titik juga tidak melihat hilal. "Prediksi almanak NU, 1 Syawal jatuh pada Rabu 31 Agustus. Sedangkan laporan rukyatul hilal NU, 90 titik tidak berhasil" ujarnya.
Fatah Wibisono, Pengurus PP Muhammadiyah mengungkapkan, pihaknya tetap berlebaran pada 30 Agustus. Namun demikian dia meminta agar perbedaan ini tidak menjadi masalah dan kita semua tetap menjaga ukhuwah islamiyah. "Kami mengimbau agar yang berlebaran besok tidak atraktif," ujarnya. (ks)

Saturday, 27 August 2011

NRG GURU

NRG atau Nomor Registrasi guru adalah hal yang diburu para guru yang telah dinyatakan profesional, baik melalui mekanisme portofolio maupun PLPG. Walaupun secara otomatis diusulkan, mendapatkan NRG ternyata “gampang-gampang susah”. Bagaimana tidak, guru yang tidak mengharap bisa mendapatkannya tanpa diduga, sementara guru lain, yang lulusnya lebih dahulu, bahkan beda tahun, dan sangat mengharapkan justru NRG-nya tidak keluar. Jika sudah begini, biasanya tidak ada jalan lain selain bertanya langsung ke pihak yang berwenang. Selanjutnya, ya menunggu nasib.
Sebenarnya, ada cara untuk memeriksa NRG guru. Pemeriksaan tersebut bisa dilakukan secara online. Malam ini saya sudah melakukannya. Seperti yang saya kemukakan di depan, seorang teman yang baru lulus ternyata telah memiliki NRG, sementara teman lain yang lulus bertahun-tahun lalu justru NRG-nya kosong alias tidak ada.
Bagi yang ada, bersyukurlah, yang belum ada, mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Baiklah, tidak perlu berpanjang kata, langsung saja, untuk memeriksa NRG Anda, silakan kunjungi laman di bawah ini selanjutnya tinggal pilih provinsi dan kabupaten yang diinginkan.